JAKARTA,quickq下载 DISWAY.ID- Sebagai figur sentral dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan tidak ayal memiliki pengaruh yang besar terhadap berbagai kebijakan di Indonesia.

Bahkan baru-baru ini, Luhut Binsar Pandjaitan juga diberikan kepercayaan oleh Presiden RI periode 2024-2029 Prabowo Subianto untuk memimpin lembaga Dewan Ekonomi Nasional di era pemerintahannya.

BACA JUGA:AHY Bakal Kerja di Kantor Lama Luhut: Sudah Dapat Penjelasan

BACA JUGA:Prabowo Lantik Penasihat Khusus Presiden, Luhut Hingga Dudung Abdurachman

Kendati begitu, munculnya Luhut dalam pemerintahan era Prabowo juga mengundang tanggapan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pasalnya, posisi rangkap ini juga memunculkan beberapa kekhawatiran terkait transparansi, akuntabilitas, dan potensi konflik kepentingan.

"Konsentrasi kekuasaan pada satu individu, dalam hal ini Luhut Binsar Pandjaitan, yang masih memegang peran-peran strategis di era pemerintahan Prabowo, bahkan setelah Presiden Jokowi selesai menjabat," ujar Ekonom sekaligus Dosen Universitas Pembangunan 'Veteran' Jakarta, Achmad Nur Hidayat, ketika dihubungi oleh Disway pada Selasa 22 Oktober 2024.

Menurut Achmad, memang ada beberapa faktor yang menjadikan Luhut sebagai kanidat yang kredibel untuk menduduki kursi penting pemerintahan.

Namun, ia juga menambahkan bahwa penunjukan kembali Luhut, yang dikenal memiliki jaringan bisnis keluarga yang luas dan terhubung dengan berbagai proyek besar, memperbesar risiko konflik kepentingan. 

BACA JUGA:Lord Luhut is Back! Dilantik Prabowo Jadi Kepala Dewan Ekonomi Nasional

"Beberapa proyek besar seperti hilirisasi nikel dan infrastruktur sering dikritik karena kurangnya transparansi dalam pengelolaannya, serta dugaan keterlibatan perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut dan keluarganya," jelas Achmad.

Selain itu dalam posisi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, potensi konflik kepentingan ini bisa semakin parah, mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan keterlibatan sektor swasta.

Kurangnya transparansi dalam proyek-proyek ini dapat berpotensi untuk semakin mengikis kepercayaan publik terhadap Pemerintah​.

BACA JUGA:Luhut Ungkap Harga Avtur di Indonesia Lebih Mahal dari Negara Lain, Ini Kata Pengamat Penerbangan

Achmad juga menambahkan, bahwa dengan menugaskan Luhut pada dua posisi strategis, pemerintahan Prabowo berisiko mengulangi pola sentralisasi kekuasaan yang berlebihan, seperti yang terjadi di era Jokowi. 

• 1
• 2
• »

• ·Djaka Budi Utama Jadi Dirjen Bea Cukai, Airlangga Pastikan Bukan Prajurit Aktif
• ·Terungkap, Editor Metro TV Kuat Dugaan Dianiaya Sebelum Dibunuh
• ·Mendag Dorong Selandia Baru Perluas Akses Pasar Bagi Produk UMKM RI
• ·Warga Ijen Sesalkan Aksi Anarkis di Kaligedang, Dukung Kemitraan PTPN yang Sejahterakan Petani
• ·BPIP Minta Maaf Soal Pelepasan Jilbab Paskibraka, Pastikan Kembali Berjilbab Saat Upacara di IKN
• ·Investor Bersiap! Buana Finance (BBLD) akan Sebar Dividen Tunai Rp19,74 Miliar
• ·RI Bakal Lelang 60 WK Migas, Prabowo: Sederhanakan Regulasi!
• ·巴黎美术学院怎么考？
• ·2025年美国设计学院排名汇总
• ·PDIP Buka Peluang Kandidat Cawapres Ganjar Pranowo Adalah Seorang Perempuan, Puan Maharani?
• ·美行思远 · 西安向你发起艺术灵感位置共享
• ·Sematkan Jas PPP, Mardiono Berharap Sandiaga Uno Bawa Hoki
• ·Pemberian Susu Ada di Program Makan Bergizi Gratis, Apa Kata KemenPPPA?
• ·Kata Hasto, Ganjar Pranowo Sudah Matang : Ibu Mega pun Dialog dengan Presiden Jokowi
• ·Kapolri Bentuk Satgas TPPO, Memetakan dan Menindak Jaringan di Indonesia
• ·20 Tersangka Kasus Bank Swadesi Minta Perlindungan Hukum